Pengamat: Perusahaan yang Jadi Tersangka Korporasi Tetap Bisa Jalankan Bisnis

45 0
Kabur ke Luar Negeri, Kader PDIP Harun Masiku Jadi Buronan KPK

JAKARTA, Jawab.Co.Id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyisir kasus korupsi di sejumlah perusahaan, tak hanya BUMN, melainkan juga perusahaan swasta.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana menjelaskan bahwa dalam hukum pidana kontemporer disamping orang, korporasi memang dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi.

Korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi meskipun korporasi tidak mungkin memiliki niat dan/atau perbuatan jahat.

Baca juga : Raih Pendapatan Tertinggi, Waskita Karya Optimistis di Tengah Pandemi

“Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi telah didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan orang, selain orang perorangan, juga termasuk Korporasi,” kata Hikmahanto Juwana kepada wartawan, Sabtu (26/9/2020).

Hikmahanto Juwana lalu menjelaskan hukuman korporasi bila divonis bersalah adalah denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Denda tersebut wajib dibayar oleh korporasi.

Ditambahkan olehnya, yang perlu dipahami adalah pengenaan sanksi pidana berupa denda tidak berakibat pada keberlangsungan perusahaan.

Bahkan proses hukum yang dilalui oleh korporasi tidak berarti perusahaan kemudian mati dan tidak dapat melaksanakan aktivitiasnya sehari-hari.

Baca juga : Begini strategi Waskita Karya (WSKT) menjaga likuiditas usai penurunan peringkat

“Perusahaan akan tetap dapat menjalankan aktifitasnya sesuai maksud dan tujuan didirikannya,” ucap Hikmahanto.

Dia mencontohkan perusahaan ternama dari Inggris, Rolls Royce, beberapa tahun lalu terkena tuduhan dan mengakui melakukan tindak pidana korupsi. Namun ini tidak berakibat terhentinya aktifitas yang dilakukan oleh Rolls Royce.

Dalam konteks demikian Prof Hikmahanto Juwana menuturkan perusahaan dapat membuat perikatan dengan berbagai pihak bahkan juga dapat mengakumulasi keuntungan dan juga menderita kerugian.

Perusahaan yang dituduh melakukan korupsi tidak serta merta harus mati. Perusahaan harus tetap berjalan mengingat ratusan bahkan ribuan tenaga kerja sangat bergantung pada perusahaan tersebut.

Baca juga : K3 Waskita Karya Diterapkan & Diakui Dunia

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *